Pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan deadline kabupaten/kota yang terdampak banjir untuk menyerahkan penghitungan kebutuhan pasca bencana pada 3 Juli 2019. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Nopian Andusti, ST, MT memimpin langsung rapat koordinasi rencana percepatan pelaksanaan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3PB) di kantor BPBD Provinsi Bengkulu pada Selasa (25/6).  

Dalam rapat tersebut Nopian menegaskan agar kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor untuk segera menyerahkan data pasti kebutuhan rehabiltasi dan rekonstruksi sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. 

“Bagi Kabupaten/Kota yang lambat dan tidak menyerahkan data kebutuhannya sesuai jadwal yang disepakati tidak dapat ditunggu. Untuk kebutuhan bencananya akan menjadi tanggung jawab kabupaten/kota masing-masing,” tegas Nopian.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bengkulu diwakili Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Ir. Samsudin, M.Si menjelaskan data kebutuhan pasca bencana dari kabupaten/kota dideadline hingga 3 Juli 2019. 

“Sesuai instruksi Sekda, bagi yang lambat menyerahkan bahkan yang tidak menyerahkan sama sekali tidak dapat ditunggu, karena data kebutuhan pasca bencana ini akan disampaikan ke pusat (BNPB/Kementerian Lembaga) kemudian dijadikan pergub untuk diproses selanjutnya,” jelas Samsudin. 

Samsudin menjelaskan, bahwa data kebutuhan pasca bencana yang diserahkan kabupaten/kota ke provinsi akan menjadi dokumen utama dalam pengajuan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI dan Kementerian Lembaga terkait.

Penyusunan data kebutuhan pasca bencana oleh kabupaten/kota terdampak banjir ini dipandu oleh tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB RI yang dijadwalkan selama 5 hari (24 Juni-28 Juni). Rapat koordinasi rencana percepatan pelaksanaan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3PB) ini juga dihadiri oleh BPBD kabupaten/kota terdampak banjir dan OPD terkait.