Provinsi Bengkulu menjadi provinsi pertama yang telah menyerahkan dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P) pasca bencana banjir dan longsor kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah kepada Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB RI, Ir. Rifai, MBA pada pembukaan Rakor R3P di gedung Pola Provinsi, Senin (26/8).

Ir. Rifai mengapresiasi Provinsi Bengkulu sebagai daerah pertama yang telah menyerahkan dokumen R3P pasca bencana banjir dan longsor yang terjadi pada 26 April.

“Kami (BNPB) mengapresiasi Bengkulu, karena, selain Bengkulu dalam hampir waktu berdekatan bencana juga terjadi di beberapa provinsi, diantaranya Palu, Lombok dan Sulawesi tapi Bengkulu adalah daerah pertama yang telah merampungkan dokumen R3P dan siap diproses di BNPB,”

Rifai mengatakan, agar dokumen R3P segera diserahkan ke BNPB RI agar dapat diproses dan ditandatangi.

Adapun pengajuan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir dan Longsor Provinsi Bengkulu Rp. 1,3 triliun dengan rincian untuk perumahan Rp. 26 miliar, infrastruktur Rp. 1,1 triliun, sosial Rp. 11,6 miliar, ekonomi Rp. 124 miliar dan Lintas Sektor Rp. 1,4 miliar.

Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah menargetkan Oktober anggaran Rehabilitasi dan Rekonsruksi tersebut akan dicairkan oleh pusat pada Oktober.

“Jika R3P ini segera disampaikan ke BNPB, ditargetkan Oktober dananya sudah dapat diterima,” tegas Gubernur. 

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bengkulu Drs. Rusdi Bakar, M.Pd menjelaskan penyerahan berkas R3P akan segera disampaikan ke BNPB RI.

“Sesuai arahan Gubernur untuk menuntaskan rehabilitasi dan rekonstruksi pada 2020-2021, maka dari itu ditargetkan dalam bulan ini R3P akan diserahkan ke BNPB RI karena ditargetkan Oktober anggarannya sudah turun,” jelas Rusdi.

Ir. Rifai, MBA Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB RI