Gubernur: Pejabat Harus Melek Teknologi

Gubernur Bengkulu DR. H. Rohidin Mersyah melantik 134 Pejabat Administrator dan Pengawas (esselon III dan Esselon IV) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu termasuk Ka. Bidang Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu yang telah kosong diisi oleh Kristian Hermansyah, ST, M.Si sebagai pejabat baru.

Pelantikan dilakukan secara virtual hybrid diikuti pula oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bengkulu Drs. Rusdi, M.Pd didampingi Sekretaris BPBD Edi Susanto B. MM. Dalam amanatnya Gubernur Rohidin tekankan pejabat wajib melek teknologi dan juga sensitif sosial.

“Kemajuan teknologi informasi tak bisa dihindarkan, maka sebagai ASN wajib menguasai teknologi. Kemudian, sebagai abdi negara harus miliki sensitivitas sosial, setidaknya mulai dari lingkungannya masing-masing,” ucap Rohidin dari Balai Raya Semarak, Senin 12 Juni 2021.

Rohidin juga menugaskan ASN agar menggunakan akun media sosial untuk dapat merespon informasi dari masyarakat juga menyebarkan informasi akurat dari pemerintah. Tak hanya itu, pejabat yang baru dilantik juga diminta lakukan riset pada lingkungan sekitar, untuk memastikan persoalan mendasar di masyarakat bisa tertangani.

“Kita tugaskan agar bisa membantu masyarakat yang membutuhkan, apa lagi di tengah kondisi pandemi seperti saat ini. Selain sensitivitas sosial, masyarakat juga harus merasakan hadirnya negara di tengah persoalan yang mereka hadapi,” tutur gubernur yang juga mengingatkan, pejabat harus bisa menjadi tauladan dan menjaga integritas.

Untuk diketahui, hari ini sebanyak 134 pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dilantik untuk mengisi kekosongan jabatan. Nama-nama pejabat yang dilantik telah mendapatkan persetujuan Mendagri. Pemprov Bengkulu di bawah kepemimpinan Rohidin Rosjonsyah juga melanjutkan penerapan Pakta Integritas pejabat, yakni untuk tidak korupsi, tidak terlibat peredaran narkoba dan tidak melanggar aturan ASN.

“Pakta Integritas tetap diterapkan, karena ini untuk membangun kultur antikorupsi, anti narkoba. Sedangkan sensitivitas sosial dan responsif terhadap persoalan mendasar di masyarakat adalah tuntutan sebagai abdi negara. Termasuk inovasi dalam bekerja secara profesional tentunya,” imbuh Rohidin.

Tinggalkan Balasan