Tim monitoring dari Deputi Kedarurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI melakukan pengecekkan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) penanganan banjir dan longsor 26 April 2019 lalu. Kedatangan tim ini diawali dengan pertemuan di kantor BPBD Provinsi Bengkulu (15/11).

Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Bengkulu Drs. Rusdi Bakar, M.Pd menjelaskan, kedatangan tim dari BNPB ini merupakan monitoring dan evaluasi penggunaan dana siap pakai yang diberikan BNPB untuk kabupaten/kota terdampak banjir longsor pada 26 April 2019 lalu.

“Tim ini akan turun ke kabupaten/koa dan akan berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota,” jelas Rusdi.

Kepala Bidang Pra Bencana BPBD Provinsi Bengkulu, Ir. Samsudin, M.Si menjelaskan moniroting penggunaan DSP ini berdasarkan laporan yang telah disampaikan oleh BPBD Provinsi Bengkulu ke BNPB RI.

“Laporan penggunaan DSP pasca banjir dan longsor telah kita sampaikan ke BNPB. Laporan inilah yang menjadi dasar oleh BNPB melakukan pengecekkan penggunaan DSP ke daerah terdampak yang menerima DSP,” ungkap Samsudin.

//Eny : Dokumen Laporan Penggunaan DSP Bengkulu Cukup Baik

Koordinator Tim Monitoring Deputi Kedaruratan, Eny Supartini mengapresiasi laporan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) dari Provinsi Bengkulu. Pasalnya dokumen laporan pemanfaatan penggunaan DSP banjir dan longsor 26 April di Bengkulu dinilai cukup baik.

“Jika berdasarkan dokumen laporan yang kami terima, laporan pemanfaatan DSP Provinsi Bengkulu cukup baik,” tegas Eny.

Eny menambahkan, monitoring penggunaan DSP ini mengambil sampel di 3 lokasi yakni Kota Bengkulu, Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah. Monitoring akan dilakukan selama 3 hari dari 15-17 November 2019.

“Monitoring ini kita ambil sampel di 2 kabupaten dan 1 kota yang terdampak banjir longsor dan menerima DSP. Hasil monitoring ini nantinya juga akan disampaikan ke BPBD Provinsi Bengkulu,” ungkap Eny.